Bagaimana sebuah upaya pembebasan lahan bisa berakibat fatal seperti itu. Bukan hanya bentrokan yang brutal kita saksikan, tetapi peristiwa kekerasan yang dipertontonkan sungguh sangat tidak berperikemanusiaan.
Kita ingin mengritik secara keras perilaku yang diperlihatkan Satpol PP. Mereka sama sekali tidak memperlihatkan dirinya sebagai aparat pemerintah daerah yang seharusnya mengayomi warganya.
Perilaku kekerasan sepertinya menjadi bagian keseharian mereka. Bukan di Koja saja mereka memperlihatkan sikap pamer kekuasaannya, tetapi dalam tindak tanduk sehari-hari mereka selalu mempertontonkan sikapnya yang menyakiti hati warga.
Tidak ada hari dari tindakan mereka yang tidak diwarnai aksi kekerasan. Kita lihat sikap yang mereka pertontonkan sehari sebelumnya ketika mengusir secara kasar warga China Benteng di Tangerang.
Tindakan brutal yang dilakukan Satpol PP di Koja sungguh tidak bisa kita benarkan. Mereka boleh kesal dan marah atas tindakan warga yang melawan dan bahkan melukai mereka. Namun ketika mereka menyeret warga--apalagi yang usianya masih muda-- tanpa henti-hentinya mereka pukuli, merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.
Apa yang terjadi di Koja merupakan cerminan dari kegagalan Gubernur DKI Jakarta untuk membina aparat Satpol PP. Bagaimana aparat Pemda itu bisa terus menerus menunjukkan perilaku yang sarat dengan kekerasan.
Ketika hal itu terjadi di zaman Orde Baru, kita bisa memahami karena sistem politik yang berlaku adalah sistem otoriter yang cenderung represif. Ketika kemudian kita melakukan reformasi dan mengubah sistem politik menjadi demokrasi, maka sikap dan perilaku kita haruslah berubah.
Sistem demokrasi sangatlah mengharamkan adanya kekerasan. Segala macam persoalan harus dilakukan dengan cara negosiasi dan hukum. Tidak boleh lagi ada kekerasan yang dipakai untuk menyelesaikan perbedaan.
Cara negosiasi dan persuasi itulah yang seharusnya dipakai ketika hendak membebaskan lahan milik PT Pelindo di Koja. Kalau pun tahu bahwa pembebasan itu menjadi sensitif karena ada makam Mbak Priok, seharusnya dicari cara untuk bernegosiasi dengan pemuka masyarakat.
Satpol PP terlalu biasa untuk memaksakan kehendak. Mereka terlalu terbiasa untuk menggunakan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Mereka selalu merasa bahwa dengan kekuatannya tidak ada yang pernah menghalangi mereka.
Apa yang dipertontonkan Satpol PP di Koja harus dimintai pertanggungjawabannya. Gubernur DKI Jakarta merupakan pihak yang paling harus bertanggung jawab, karena membiarkan kekerasan terjadi begitu telanjang.
Satu yang kita khawatirkan, kekerasan yang dipertontonkan begitu telanjang akan memancing kemarahan masyarakat. Kejadian di Koja akan mudah menjadi pemicu pelampiasan kekecewaan atas kehidupan yang semakin mengimpit. Kita pernah mengalami pengalaman pahit seperti ini di tahun 1998. Kita tentunya tidak ingin peristiwa kecil sampai merusak seluruh Jakarta.
Kita sudah melihat bagaimana warga kemudian kehilangan rasa hormatnya kepada aparat. Mereka berani untuk melawan dan bahkan merebut peralatan yang dipegang aparat. Mereka bahkan merusak dan membakari kendaraan milik Satpol PP.
Kerusuhan yang terjadi di Koja sepantasnya membuat pimpinan nasional untuk turun tangan. Kekerasan yang dipertontonkan tidak bisa lagi ditolerir. Tindakan brutal dari Satpol PP sungguh merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Jangan salah bahwa kejadian itu terjadi di ibu kota negara. Di depan mata para petinggi Republik ini. Aneh apabila itu tidak memantik rasa prihatin. Ini sungguh-sungguh merupakan pelanggaran kemanusiaan yang sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang sedang kita bangun.
Satpol PP telah mencoreng demokrasi yang sudah susah payah kita tegakkan. Mereka jauh dari sikap menghormati nilai kemanusiaan dan sepantasnya mereka untuk dihukum. Tanpa itu mereka akan terus memperlihatkan sikap brutal yang hanya menyakiti hati warga.
dikutip dari http://www.metrotvnews.com
POSTING BERKAITAN
0 komentar:
Post a Comment